INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Ratusan ribu benih bening lobster (BBL) tangkapan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau di perairan utara Bintan beberapa waktu lalu diduga kuat milik pengusaha asal Pulau Bulang.

Informasi yang berhasil diperoleh dari sumber terpercaya, pria bernama Sudir alias Datuk asal Pulau Bulang ini, sudah lama menggeluti bisnis gelap penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) lintas negara. Ia biasa menjemput benih-benih lobster jenis pasir dan mutiara di wilayah Sumatera untuk diekspor ke luar negeri seperti Singapura serta Malaysia.

Tak hanya mahir menyelundupkan benih bening lobster, pria bernama Sudir alias Datuk juga disebut-sebut sebagai penyelundup biji pasir timah dan rokok tanpa pita cukai.

"Speed Boat jenis High Speed Craft (HSC) yang ditangkap DJBC Kepri kemarin diduga kuat milik Sudir alias Datuk ini, boat itu biasa digunakan untuk membawa biji pasir timah dari Bangka Belitung tujuan Malaysia. Lantaran timah lagi kosong, mereka bawa Benih Bening Lobster (BBL) hingga akhirnya ditangkap petugas BC," ujar Sumber, Minggu (9/11/2025).

Selain biji pasir timah dan benih bening lobster kata Sumber, pengusaha asal Pulau Bulang ini juga kerap menyelundupkan rokok tanpa pita cukai asal Batam ke wilayah Provinsi Riau.

"Kalau rokok tanpa pita cukai biasa mereka selundupkan ke wilayah Sei Guntung," terangnya. 

Seperti diketahui sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 281.583 ekor benih bening lobster (BBL) di perairan utara Bintan. Ratusan ribu benih lobster tersebut rencananya akan dibawa keluar dari wilayah perairan Indonesia secara ilegal.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Adhang Noegroho Adhi, menjelaskan bahwa pada 4 November 2025 pihaknya menerima informasi mengenai adanya satu unit High Speed Craft (HSC) yang diduga akan melakukan penyelundupan BBL menuju luar negeri.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Satgas Patroli Laut Bea Cukai segera melakukan pemantauan di jalur yang dicurigai.

“Satgas patroli laut langsung melakukan pemantauan dan penyekatan di perairan yang akan dilalui. Kami kemudian mendapat informasi lanjutan bahwa HSC yang diduga membawa benih lobster ilegal sudah bergerak. Pada Rabu, 5 November 2025, saat patroli berada di sekitar perairan Tanjung Berakit, terlihat sebuah HSC mengarah ke utara menuju Malaysia,” ujar Adhang.

Menurutnya, petugas sempat melakukan pengejaran selama hampir satu jam karena kapal tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan melakukan sejumlah manuver berbahaya.

“Akhirnya kapal itu mengandaskan diri dan para pelaku melarikan diri,” ungkapnya.

Setelah kapal berhasil diamankan, petugas menemukan sebanyak 36 kotak berisi benih bening lobster dengan total perkiraan nilai mencapai Rp28,15 miliar. 

“Kami telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk proses serah terima barang bukti, sementara penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan,” kata Adhang.

Atas tindak penyelundupan tersebut, para pelaku terancam dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Selain itu, pelaku juga dapat dijerat Pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 dan/atau Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Pasal 87 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Adhang menegaskan, keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia dari praktik penyelundupan.

“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan PSDKP, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, dan Badan Karantina Indonesia, dalam upaya melindungi sumber daya kelautan serta mendukung kebijakan nasional sesuai arahan Presiden dalam program ASTA CITA,” pungkasnya. (ISP)


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - BP Batam melalui Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fary Francis, menerima kunjungan Apindo Provinsi Kepri di Gedung Marketing Centre, Jumat (7/11/2025).

Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara BP Batam dan pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Fary Francis menegaskan komitmen BP Batam untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi para investor.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan dunia usaha yang terus berkembang setiap tahun.

“Sebagai wujud nyata komitmen pelayanan, BP Batam menghadirkan Dashboard Investasi. Program ini memungkinkan penanganan cepat terhadap aduan atau keluhan investor,” jelas Fary.

Selain itu, lanjut Fary, BP Batam juga rutin melakukan survei kepuasan layanan guna memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan inklusif.

Ini terbukti dengan tren investasi yang kian memuaskan hingga Triwulan III 2025. Berkat stimulus kebijakan yang ada, nilai investasi di Batam mencapai Rp 54,7 triliun atau naik 25,58 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Saat ini, PMDN menjadi penggerak utama ekonomi Batam. Tren Penanaman Modal Asing (PMA) juga terus menunjukkan peningkatan. Kami berharap, langkah-langkah strategis BP Batam ke depan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi maupun ekonomi daerah,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Apindo Provinsi Kepri, Stanly Rocky, mengapresiasi kinerja BP Batam selama ini.

Menurut Stanly, rencana strategis BP Batam memberikan kontribusi besar terhadap iklim investasi di Batam.

“Melalui dialog seperti ini, kami berkeyakinan bahwa BP Batam akan semakin siap untuk menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing di Indonesia,” ujarnya. (Isp) 


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Aktivitas tambang tanah urug ilegal di kawasan pemukiman warga Kaveling Bintang, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa masih saja tetap beroperasi meski menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa.

Pantauan wartawan di lokasi, alat berat jenis ekskavator dan puluhan dump truk roda 6 secara terang-terangan serta leluasa menggempur bukti yang berlokasi tak jauh dari pemukiman warga tersebut. 

Kendati demikian, sejauh ini, belum ada langkah-langkah tegas yang diambil aparat penegak hukum untuk menghentikan lokasi itu. Warga menilai, tambang itu justru sengaja di pelihara guna kepentingan bisnis.

"Mungkin, sudah kordinasi kali ya. Makanya aparat penegak hukum baik itu mulai Polsek, Polres, BP Batam dan instansi terkait lainnya diam," ungkap Manto warga sekitar lokasi tambang, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Manto, aktivitas tambang tanah urug ilegal ini sudah cukup sangat meresahkan warga. Selain menimbulkan polusi udara, jalan akses warga rusak. Parahnya lagi, imbas dari aktivitas itu, keselamatan warga juga turut terancam.

"Lalu lalang dump truk roda 6 bermuatan tanah urug bercampur bauksit ini, sudah sangat meresahkan kami. Selain menimbulkan polusi udara, mereka kerap ugal-ugalan. Kepada bapak Kapolda tolong atensi dan hentikan lokasi ini, kami sudah sangat resah," tegasnya. 

Diberitakan sebelumnya, aktivitas tambang tanah urug ilegal beroperasi cukup terang-terangan di kawasan pemukiman warga Kaveling Bintang, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa.

Diketahui, aktivitas di lokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Proyek itu, menimbulkan dampak buruk terhadap rusaknya lingkungan sekitar. 

Pantauan wartawan di lokasi, dua unit alat berat jenis ekskavator dan puluhan dump truk dikerahkan untuk menggempur dan mengambil tanah bercampur bauksit yang diduga kuat di komersilkan guna kepentingan bisnis jual beli tanah urug ke sejumlah proyek penimbunan di Kota Batam

Tak tanggung-tanggung, dalam serhari, lokasi ini mampu mengeluarkan tanah hingga puluhan kubik dengan nilai ekonomis yang cukup fantastis. 

"Sudah dua bulan lokasi itu jalan. Pengelolanya pak AMR dan PSB," ungkap warga setempat saat ditemui wartawan, Kamis (17/7/2025).

Menurut warga, tanah urug bercampur bauksit yang diduga kuat di komersilkan untuk keperluan proyek penimbunan itu di jual dengan bandrol harga yang bervariasi. 

"Soal harga seperti biasa, mulai dari Rp 120 hingga Rp 150 ribu per dump truk, tergantung jarak pengantaran. Pastinya, untuk besar dong pak," tutur warga.

Namun, kegiatan yang mereka lakukan justru menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan keresahan masyarakat setempat. Warga sekitar menilai, dump truk berasal dari lokasi ini melintas sangat ugal-ugalan di jalan raya.

"Banyak warga resah. Warga harus ekstra hati-hati saat melintas di jalan raya karena dump truk ini melaju sangat ugal-ugalan," jelasnya. 

Tak hanya itu, tambang tanah urug ini, beberapa waktu lalu sempat di demo oleh warga karena dinilai merusak fasilitas warga dan lingkungan setempat.

"Pada tanggal 3 November 2024 malam lalu, puluhan warga Kaveling Bintang turun ke lokasi untuk demo. Warga ini resah karena mereka beroperasi hingga larut malam dan merusak tapak kaveling milik warga," jelasnya

Beruntung, kemarahan warga kala itu, dapat diredam setelah Kapolsek Nongsa Kompol Efendri Alie melakukan mediasi bersama warga.

"Allhamdulilah, pak Kapolsek dapat melakukan mediasi antara warga dan pengelola lahan itu. Hasil mediasi, pihak pengelola bersedia memperbaiki jalan rusak dan kaveling warga," terangnya. 

Meski menimbulkan keresahan serta dampak lingkungan, hingga saat ini tambang tanah urug itu masih tetap beroperasi dan belum ada satupun aparat penegak hukum yang mampu menghentikannya.

"Mereka berhenti kalau cuaca hujan saja. Kalau panas, seperti pasar di lokasi itu," terangnya. 

Seperti diketahui, proyek pematangan lahan atau pemotongan bukit di suatu lokasi harus memiliki izin Amdal, UKL dan UPL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta izin Cut and Fill BP Batam.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam serta pihak terkait lainnya perihal praktik jual beli tanah timbunan tersebut. (*)


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam, Kamis (6/11/2025). 

Kegiatan ini bertujuan memastikan standar pelayanan publik di lingkungan Rutan Batam berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari berkeliling meninjau berbagai area pelayanan, diantaranya dapur, klinik, dan blok hunian. 

Peninjauan dilanjutkan ke Balai Pelayanan Rutan Batam, yang menjadi pusat layanan bagi masyarakat maupun warga binaan. Di sana meninjau berbagai sarana dan fasilitas, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pos Bantuan Hukum (Posbakum), ruang laktasi, ruang bermain anak, serta ruang pengaduan masyarakat.

Lagat Parroha Patar Siadari, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Rutan Kelas IIA Batam dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.

“Ramah, bersih, bersahabat dan humanis. Lanjutkan perubahan yang lebih baik bravo Rutan Batam,” ujar Lagat.

"Pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan harus terus dijaga dan dikembangkan agar masyarakat maupun warga binaan dapat merasakan manfaat langsung dari reformasi birokrasi yang dijalankan," ungkapnya. 

Kepala Rutan Kelas IIA Batam, Fajar Teguh Wibowo menyambut baik peninjauan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas dukungan serta masukan yang diberikan Ombudsman RI Perwakilan Kepri. 

“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan maupun masyarakat,” pungkas Fajar.

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dan harapan agar sinergi antara Ombudsman RI dan Rutan Kelas IIA Batam terus terjalin dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Pemasyarakatan. (Isp) 



INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - BP Batam menerima audiensi PT Gunung Puntang Mas di Gedung Marketing Centre, Rabu (5/11/2025).

Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara BP Batam dan pelaku usaha untuk memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan investasi yang tertib dan berkeadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi investasi yang berlaku. Langkah ini juga sebagai wujud transparansi dan profesionalisme untuk memperkuat tata kelola lahan di Kota Batam.

“Kami tidak pernah mempersulit pelaku usaha. Namun, setiap investor harus patuh terhadap regulasi yang berlaku,” tegas Li Claudia.

Melalui pengelolaan yang tertib sesuai regulasi investasi saat ini termasuk pengurusan PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut). Li Claudia berharap agar seluruh investor benar-benar membangun dan menggerakkan ekonomi lokal.

Ia ingin memastikan setiap investasi mampu menjadi motor penggerak pembangunan Batam yang inklusif dan berdaya saing.

“Kami ingin setiap lahan produktif, membuka lapangan kerja, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat Batam,” pungkasnya. (Isp) 



 


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan mencatatkan kinerja cemerlang di sektor logistik selama periode Januari-September 2025.

Tiga indikator utama, yaitu volume peti kemas, general cargo, dan kunjungan kapal barang, menunjukkan pertumbuhan dua digit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan pertumbuhan dua digit pada seluruh indikator utama, menandakan posisi strategis Pelabuhan Batam dan transformasi pelayanan Pelabuhan terus meningkat dalam memberikan performa pelayanan.

Ia menjelaskan, sepanjang periode Januari-September tahun ini, total volume peti kemas yang ditangani oleh Pelabuhan Batam tumbuh 18% atau mencapai angka 583.267 TEUs.

Kenaikan ini didorong secara masif oleh kinerja Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang baru saja memulai Tahap Komersial 2 pada awal September lalu dan menyumbang 65% dari total volume dengan pertumbuhan signfikan sebesar 24%.

“aktivitas impor menunjukkan laju tercepat dengan kenaikan 27% (226.576 TEUs), sejalan dengan kebutuhan industri, sementara ekspor tetap solid dengan pertumbuhan 19% (216.203 TEUs),” ujar Amsakar.

Tak hanya peti kemas, sektor kargo umum (general cargo) juga mencatat rekor signifikan. Total bongkar muat general cargo periode Januari-September 2025 berhasil menembus 8,6 juta ton, meningkat substansial 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Terminal Umum Curah Cair Kabil dan Terminal Batu Ampar tercatat menjadi kontributor utama dalam volume general cargo ini.

“Menariknya, dominasi logistik domestik terlihat jelas pada general cargo, di mana volume bongkar muat untuk kebutuhan pasar dalam negeri melonjak 25%, mengukuhkan peran Batam sebagai hub distribusi regional yang efisien,” imbuh Amsakar.

Lebih lanjut, Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan Benny Syahroni menambahkan bahwa jumlah kunjungan kapal barang tercatat 22.509 call sepanjang Januari-September 2025, dengan total bobot 39 Juta GT, naik masing-masing 6% dan 11% dibandingkan tahun sebelumnya.

Terminal Batu Ampar menjadi pintu utama dengan jumlah kunjungan kapal 6.139 call (naik 11%) dan 7,8 juta GT.

Perbandingan antara kenaikan jumlah kapal dan bobot kapal ini menandakan bahwa layanan Pelabuhan di Batam memenuhi standar logistik internasional yang menuntut efisiensi skala ekonomi

“Pertumbuhan dua digit pada sejumlah indikator logistik di periode Januari-September 2025 ini adalah bukti nyata kinerja kolaboratif antara BP Batam, CIQP dan para pemangku kepentingan.

Capaian ini sejalan dengan arahan Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, yang terus mendorong transformasi digital dan efisiensi layanan agar Batam kokoh sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (Isp) 


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, membuka kick off pelatihan calon transmigran yang berlangsung di Batalyon Infanteri 10/Satria Bhumi Yudha, Senin (3/11/2025).

Amsakar yang hadir bersama Wakil Kepala BP, Li Claudia Chandra, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan 504 Kepala Keluarga (KK) asal Rempang Eco-City sebagai calon transmigran yang unggul dan berdaya saing.

Melalui kolaborasi antara BP Batam dan pemerintah pusat, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter masyarakat. Tujuannya adalah agar warga Rempang Eco-City mampu beradaptasi dan tumbuh di wilayah baru dengan semangat gotong royong dan kemandirian.

Amsakar berharap, para calon transmigran dapat menjadi penggerak ekonomi baru di Rempang Eco-City dan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi daerah.

“Kebijakan dari pemerintah harus kita maknai secara baik. Program ini bertujuan menciptakan kesejahteraan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Amsakar dalam sambutannya.

Ia juga optimistis, pelatihan ini menjadi pondasi awal bagi masyarakat untuk mengawali kehidupan Rempang yang berdikari.

Dengan sarana dan prasarananya yang lengkap, baik fasum maupun fasos. Era transformasi transmigrasi ini akan menciptakan kesejahteraan dan menjadikan masyarakat sebagai subjek untuk membangun peradaban baru yang produktif.

“Pemerintah ingin seluruh calon transmigran lebih produktif dan memiliki taraf hidup yang lebih baik,” tambah Amsakar.

Senada, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Transmigrasi, Prima Idwan Mariza, melaporkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program transmigrasi nasional.

Ia menjelaskan, sebanyak 1.394 Kepala Keluarga (KK) dari beberapa daerah secara serentak juga mengikuti pelatihan tersebut. Dan 504 KK di antaranya merupakan warga Rempang Eco-City.

“Transmigrasi masa kini bukan sekadar perpindahan penduduk, tapi membangun kehidupan baru yang sejahtera,” pungkasnya. (Isp) 

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.