INSPIRASIKEPRI.COM | Menampung Aspirasi Masyarakat

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi memperkuat sistem perizinan terpadu.

Langkah strategis ini mencakup percepatan penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) yang kini ditargetkan rampung hanya dalam 29 hari kerja.

Sesuai dengan regulasi terbaru mengenai Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BP Batam kini memegang kewenangan penuh atas 16 sektor strategis dengan lebih dari 2.400 jenis perizinan.

Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Harry Prasetyo Utomo, menjelaskan bahwa kunci dari percepatan ini adalah pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK-LH) KPBPB Batam.

Tim ini tidak hanya mengandalkan internal BP Batam, tetapi juga bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam serta melibatkan tenaga ahli dari kalangan akademisi.

“Tujuan utamanya adalah memverifikasi teknis dokumen lingkungan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan bahwa meski prosesnya cepat, kualitas kajian lingkungan tetap terjaga sesuai standar,” ujar Harry dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya berada di tingkat pusat atau provinsi, kini telah didelegasikan kepada KPBPB Batam dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Hal ini memangkas birokrasi yang selama ini dianggap cukup panjang. Harry menekankan bahwa tata kelola perizinan di Batam saat ini dirancang untuk menjadi yang paling efisien di Indonesia.

“Jika di wilayah lain proses persetujuan lingkungan seringkali memakan waktu lama karena jenjang birokrasi yang berlapis, BP Batam berupaya memangkas durasi tersebut secara signifikan agar pelaku usaha mendapatkan kepastian waktu,” tambahnya.

Sebagai informasi, para pelaku usaha di kawasan KPBPB Batam wajib memenuhi tiga persyaratan dasar untuk memperoleh Perizinan Berusaha, yaitu:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

2. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PKKH).

3. Persetujuan Lingkungan (PL).

Dengan efisiensi waktu yang ditawarkan, BP Batam optimis iklim investasi di Batam akan semakin kompetitif dan menarik bagi investor global maupun domestik. (Isp) 

Pererat Tali Silaturahmi, Satgas Yonif 136/TS Gelar Anjangsana dan Bagikan Pakaian untuk Warga Distrik Ilu

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bintara Analisa (Ba Analisa) Tim 1, Sertu R. Hardi, ini melibatkan 14 personel lainnya. Dalam pelaksanaannya, para personel Satgas mendatangi rumah-rumah warga secara langsung untuk berinteraksi, berbincang hangat, serta mendengarkan aspirasi masyarakat setempat.

Selain mempererat silaturahmi, tim Satgas Yonif 136/TS juga membawa bantuan berupa pakaian layak pakai yang dibagikan secara gratis kepada warga. Bantuan tersebut disambut dengan penuh antusias dan senyuman hangat dari masyarakat Distrik Ilu, mencerminkan kedekatan yang kian terjalin antara TNI dan rakyat.

Sertu R. Hardi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan teritorial yang bertujuan memberikan dampak positif secara langsung bagi masyarakat di daerah penugasan.

“Kami hadir di sini bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Ilu. Melalui anjangsana dan sedikit bantuan pakaian ini, kami berharap dapat meringankan beban warga serta menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat yang semakin kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Wadansatgas Yonif 136/TS, Kapten Inf Erwin Nugraha, S.T.Han, turut menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Satgas dalam membantu masyarakat.

“Kami ingin kehadiran Satgas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga hadir membawa solusi, kepedulian, dan harapan. Kegiatan anjangsana ini menjadi salah satu wujud nyata bahwa TNI selalu ada bersama rakyat dalam setiap situasi,” ungkapnya.

Warga setempat pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh personel Pos Ilu. Kehadiran para prajurit di tengah pemukiman dinilai mampu memberikan rasa aman sekaligus kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kegiatan anjangsana berakhir pada siang hari dalam keadaan aman dan tertib. Langkah nyata Satgas Yonif 136/TS ini diharapkan terus menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat di wilayah pegunungan Papua. (ISP) 

Satgas Yonif 136/TS Hadirkan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Salurkan Bantuan Pakaian Layak Pakai di Kampung Dinggok

Dipimpin oleh DPP Letda Inf Jonri Hasugian, para prajurit tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga menebar kepedulian melalui kegiatan komunikasi sosial (komsos), berbagi pakaian layak pakai serta memberikan pelayanan kesehatan kepada warga kampung Dinggok, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Minggu (3/5/2026). 

Dengan senyum yang tulus, satu per satu warga disapa, didengar keluhannya dan diperiksa kesehatannya. Anak-anak tampak bahagia menerima pakaian baru, sementara para orang tua merasa diperhatikan melalui pengobatan yang diberikan langsung oleh personel satgas. Suasana yang sederhana itu berubah menjadi momen penuh haru dan kebersamaan.

Letda Inf Jonri Hasugian menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI kepada masyarakat di wilayah penugasan.

“Bagi kami, tugas bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat merasa diperhatikan dan tidak sendiri. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa sedikit meringankan beban dan membawa manfaat bagi saudara-saudara kami di sini,” ujarnya.

Rasa haru juga disampaikan oleh salah satu warga, Ibu Nita Wonda (50) yang tak kuasa menyembunyikan kebahagiaannya.

“Kami sangat bersyukur dengan kehadiran bapak-bapak TNI. Mereka datang bukan hanya menjaga, tapi juga membantu kami dengan tulus. Pakaian ini sangat berarti bagi kami, dan pengobatan ini sangat membantu,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Erien (60), yang merasa terbantu dengan pelayanan kesehatan yang diberikan.

“Kami di sini jarang sekali mendapatkan pengobatan seperti ini. Kehadiran Satgas benar-benar menjadi harapan bagi kami. Terima kasih sudah peduli dengan kami,” tuturnya penuh rasa terima kasih.

Kegiatan di Kampung Dinggok ini menjadi bukti bahwa di balik seragam loreng, ada hati yang penuh kepedulian. Satgas Yonif 136/TS tidak hanya hadir sebagai penjaga negeri, tetapi juga sebagai saudara yang datang membawa harapan, menguatkan, dan menghidupkan kembali rasa kebersamaan di tengah keterbatasan. (ISP)

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Persoalan perpanjangan Uang Wajib Tahunan (UWT) terhadap sekitar 214 unit rumah di Perumahan Puskopkar, Batu Aji, dipicu belum diselesaikannya kewajiban pembayaran UWT tahap awal oleh pihak pengembang, Puskopkar.

Kondisi tersebut membuat Badan Pengusahaan (BP) Batam belum dapat memproses pembayaran UWT tahap kedua atau perpanjangan atas rumah-rumah yang berada di luar batas Penetapan Lokasi (PL) Induk.

Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, Harlas Buana, mengatakan, berdasarkan data penerimaan negara, rumah-rumah tersebut belum melakukan pembayaran UWT alokasi awal selama 30 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dari data penerimaan negara, dan karena berada di luar PL Induk, rumah-rumah tersebut belum membayar UWT alokasi 30 tahun pertama,” kata Harlas di Batam Centre, Jum'at (1/5/2026).

Lebih lanjut, disebutkan, berdasarkan Perwako tentang Rencana Detail Tata Ruang, kawasan itu memiliki peruntukan sebagai zona komersial, bukan perumahan.

Namun demikian, Harlas menegaskan, BP Batam tetap mengedepankan pendekatan solutif atas persoalan tersebut dan sesuai ketentuan.

“Kami memahami keresahan masyarakat, dan kami upayakan skema terbaik,” ujar Harlas.

Ia menegaskan bahwa proses ini dalam tahap koordinasi lintas pihak, sehingga memerlukan waktu untuk memastikan seluruh aspek hukum, tata ruang, dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, BP Batam akan mengundang para pihak terkait dan warga agar persoalan dapat teratasi secara tepat dan terukur. (Isp)