INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam belum dapat membeberkan hasil sidak lokasi mega proyek di belakang PT Semen Merah Putih, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa.

Diketahui sebelumnya, Komisi III DPRD Batam bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam telah melaksanakan inspeksi dadakan (sidak) ke lokasi mega proyek di belakang PT Semen Merah Putih, Rabu (12/3/2025) malam. 

Dalam inspeksi dadakan itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam melalui Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Batam, IP, S.T. , M.T, telah berjanji akan menyampaikan hasil pemeriksaan legalitas lengkap terkait aktivitas pemotongan bukit tersebut. 

"Waduh, kalau soal itu konfirmasi dengan pak Kadis saja, jangan saya. Tidak boleh saya menyampaikan," ujar singkat Kabid Lingkungan DLH Kota Batam IP, S.T. , M.T, saat dikonfirmasi wartawan, Jum'at (14/3/2025).

Tak hanya sampai disitu saja, awak media juga telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Herman Rozie, namun pihaknya juga belum dapat memberikan tanggapan dan respon soal hasil sidak mega proyek tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Batam dalam hal ini, Walfentius Tindaon (Partai Golkar) Jamson Silaban (Partai PDIP), M. Rizky Aji Perdana (Partai PKN) dan M. Dycho Barcelona Maryon (Partai Nasdem) tetap terus menunggu pernyataan resmi hasil sidak kemarin dari DLH Kota Batam.



"Informasi yang kita peroleh dari DLH Kota Batam, hari ini baru dilakukan pemeriksaan karena kemarin ada sedikit kendala," ujar Walfentius Tindaon. 

Walfentius Tindaon mengungkapkan, Komisi III DPRD Batam tetap tidak akan tinggal diam dalam permasalahan ini. Karena pihaknya menduga kuat, ada kebocoran uang negara yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari mega proyek itu yang seharusnya disetorkan ke negara tetapi tidak dilakukan.

"Perlu diketahui, mulai Februari 2025, pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Adminstratif Bidang Lingkungan Hidup," tutur Walfentius. 

"Denda Administratif tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 514 ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib segera disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan. Hal ini ditujukan kepada pihak pengusaha atau penanggung jawab yang telah melakukan pelanggaran terhadap perizinan lingkungan hidup. Kami menduga kuat ada kebocoran uang negara di proyek tersebut," tegasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Batam gandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam kembali melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke lokasi mega proyek pemotongan bukit di kawasan Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Rabu (12/3/2025) malam. 

Dalam pelaksanaannya, inspeksi dadakan ini dilaksanakan langsung oleh anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Golkar Walfentius Tindaon, anggota Komisi III DPRD Batam, anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Nasdem M. Dycho Barcelona Maryon, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Batam, IP, S.T. , M.T, Camat Nongsa Arfandi serta sejumlah petugas DLH Kota Batam.

Diketahui, inspeksi dadakan kali ini menyasar dua titik lokasi mega proyek pemotongan bukit di Kelurahan Kabil yakni belakang PT Semen Merah Putih dan area bukit bundaran Punggur milik PT CKM untuk penimbunan laut PT Visinter Indonesia. 

Pantauan wartawan di lokasi belakang PT Semen Merah Putih, hilir mudik dump truk roda 10 mengangkut material tanah urug masih saja terus berlangsung hingga saat ini. Sebanyak 3 unit alat berat jenis ekskavator terpantau dikerahkan untuk menggempur area bukit di lokasi tersebut. 

Kehadiran Komisi III DPRD Batam bersama DLH Kota Batam di lokasi belakang PT Semen Merah Putih sepertinya tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari pihak pengelola lokasi. Mereka, masih saja tetap beroperasi meski tidak dapat menunjukkan legalitas lengkap terkait aktivitas yang mereka lakukan.

"Yang jelasnya kita survei dulu lokasi ini dan kita tunggu besok bagaimana hasilnya. Ketika ditemukan adanya unsur pelanggaran, hukum sudah mengatur semua dan ada prosedurnya," ujar singkat Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Batam, IP, S.T. , M.T.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Golkar Walfentius Tindaon mengatakan, inspeksi dadakan ini sebagai langkah untuk melakukan penertiban terhadap proyek-proyek yang diduga kuat terindikasi mengarah kepada pelanggaran kerusakan lingkungan. 

"Ketika dokumen formil soal legalitas ini tidak benar, maka sudah jelas proyek ini harus dihentikan," ungkap Walfentius Tindaon. 

Menurut Walfentius, dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam diharapkan dapat menjalankan fungsi serta wewenangnya secara baik dan benar.

"Jangan sampai ketika ada ditemukan unsur pelanggaran, justru mereka tidak sanggup untuk melakukan penindakan. Pastinya, kita Komisi III DPRD Batam tidak akan tinggal diam akan hal tersebut," tegasnya. (ISP)


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam, M. Kavi Ansharullah, menunjukkan dukungannya terhadap Gerakan Barelang Bertanjak (GBB) dengan mengajak seluruh pengurus PWI Kepri mengenakan tanjak dalam Konferensi PWI Batam pada Sabtu (15/3/2025) di Golden Prawn. Langkah ini sejalan dengan upaya melestarikan warisan budaya Melayu di Kepulauan Riau.

GBB merupakan inisiatif bersama Perkumpulan Rempang Galang Bersatu (PRGB), PWI Kepri, serta komunitas seni Rumahitam dan Bengkel Tanjak Rumahitam untuk membudayakan pemakaian tanjak sebagai identitas budaya Melayu di kawasan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang).

Kavi, menegaskan komitmennya untuk mendukung GBB dengan mengenakan tanjak dalam Konferensi Cabang (Konferkot) PWI Batam nanti.

"Sebagai bentuk dukungan PWI terhadap GBB, kami menginisiasi pemakaian tanjak bagi seluruh pengurus dalam acara Konferensi PWI Batam," ujar Kavi saat berkunjung ke Galeri Bengkel Tanjak Rumahitam, Rabu (13/3/2025).

Tanjak yang merupakan warisan budaya Melayu diharapkan dapat semakin dikenal dan menjadi identitas budaya masyarakat Batam, Rempang, dan Galang.

Komitmen untuk mengembangkan GBB juga datang dari Perkumpulan Rempang Galang Bersatu (PRGB), komunitas seni Rumahitam, serta Bengkel Tanjak Rumahitam. Mereka mendorong penggunaan tanjak sebagai bagian dari identitas lokal yang lebih kuat di tengah gempuran modernisasi.

Presiden Komunitas Seni Rumahhitam, Tarmizi, menegaskan kesiapannya untuk menjadi sponsor pengadaan tanjak bagi organisasi mana pun yang menggelar kegiatan di Batam.

"Kami ingin Gerakan Barelang Bertanjak semakin masif di Batam, Rempang, dan Galang. Untuk itu, kami siap menyuplai tanjak bagi siapa saja yang ingin mengenakannya sebagai simbol budaya," ujar Tarmizi.

Pada kesempatan yang sama, Tarmizi juga mengajak masyarakat menjadikan tanjak sebagai bagian dari identitas sehari-hari, seperti layaknya pemakaian topi.

"Mari kita bersama-sama membudayakan kembali tanjak, tak hanya sebagai simbol tradisi, tetapi juga sebagai identitas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.

Gerakan Barelang Bertanjak diharapkan dapat terus berkembang, menjadikan tanjak sebagai ikon kebanggaan budaya Melayu yang semakin dikenal dan dicintai oleh masyarakat luas. (Isp) 


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menggelar acara pembagian takjil dan buka puasa bersama di Pondok Pesantren Al-Ustmaniyah, Dapur 12, Batam, Kamis (13/3/2025). 

Acara ini berlangsung serentak di seluruh Polda dan jajaran se-Indonesia dan terhubung melalui zoom meeting yang dipimpin Wakapolri, Komjen. Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.

Kapolda Kepri didampingi Irwasda Polda Kepri, Kombes. Pol. Sri Satyatama, S.I.K., M.H., serta sejumlah Pejabat Utama Polda Kepri dan Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus, S.I.K, M.H, M.M., hadir pula pimpinan pondok pesantren, KH. Agus Salim Haikal, serta perwakilan organisasi media, di antaranya Ketua IJTI Kepri, yang diwakilkan Agus Faturrahman, Ketua SMSI Kepri, Rinaldi Samjaya, Ketua IWO Batam, Oki Indra Purnama, sejumlah pemimpin redaksi serta awak media dan para santri.

Dalam sambutannya, dihadapan insan media dan ratusan santri serta pengajar, Irjen. Pol. Asep menyampaikan kebahagiaannya dapat berbuka puasa bersama para santri, tenaga pengajar dan bersama insan media.

"Kehadirannya bukan hanya sekadar untuk berbuka puasa, tetapi lebih kepada mempererat tali persaudaraan antara kepolisian, media, dan masyarakat. “Pondok pesantren adalah tempat yang penuh berkah. Kita berkumpul di sini, di tengah bulan yang penuh rahmat ini, untuk berbagi dan menguatkan silaturahmi,” ujar Irjen. Pol. Asep. 



Irjen Pol Asep menekankan peran penting media dalam menjaga keseimbangan informasi dan menciptakan suasana yang kondusif. “Media merupakan mitra strategis dalam membangun komunikasi yang efektif antara aparat dan masyarakat,” ucapnya. 

Momentum Ramadan menjadi kesempatan bagi Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat. “Sebelumnya kami juga berbuka puasa dengan berbagai komunitas, seperti mahasiswa, ojek online, dan anak yatim. Hari ini, kami bertemu santri dan insan media,” sambungnya.

"Polri akan terus hadir untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama Ramadan hingga Idul Fitri, termasuk bagi para pemudik. Kami ingin menanamkan kepercayaan bahwa Polri adalah sahabat masyarakat," tutup Irjen Pol Asep. 

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Al Ustmaniah, KH. Agus Salim Haikal, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kehadiran Kapolda Kepri dan rombongan. “Ini adalah kali pertama pejabat Polri datang ke pondok pesantren kami sejak didirikan,” ucap Agus.

Ia menambahkan, kehadiran Kapolda Kepri bukan hanya sekedar kunjungan biasa, tetapi sebuah simbol penting dari perhatian dan dukungan terhadap keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang turut berperan dalam membentuk karakter bangsa.

Tak lupa, ia pun menyampaikan doa tulus bagi Kapolda Kepri dan seluruh jajaran kepolisian, agar selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalankan tugasnya. 

"Semoga Kapolda dan rombongan diberikan perlindungan oleh Allah SWT, serta dapat terus menjaga kedamaian dan keamanan di wilayah Kepri,” tutupnya. (Isp) 







INSPIRASIKEPRI.COM | JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengarahkan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad beserta jajaran untuk mempercepat kemajuan Batam dari berbagai sektor.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar pada Kamis (13/3/2025) di Istana Negara Jakarta usai pelantikan para Anggota/Deputi BP Batam di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Presiden Prabowo menyampaikan agar pengembangan Batam mulai dari infrastruktur, perekonomian, hingga kesejahteraan masyarakat dapat digesa untuk meningkatkan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

"Saya minta Kepala BP Batam, Bapak Amsakar; Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia; dan para Anggota/Deputi bersama jajaran agar segera mempercepat pembangunan Batam," tegas Prabowo.

"Berbagai hal mulai dari perizinan, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur, hingga hal-hal detail mengenai kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus Bapak/Ibu Pimpinan di lingkungan BP Batam," sambung Prabowo.

Prabowo turut menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengembangan Batam agar kebijakan yang diterbitkan dapat sejalan sesuai rencana pengembangan Batam sebagai salah satu daerah lokomotif pembangunan nasional.

"Dalam pelaksanaan pembangunan Batam, Bapak/Ibu harus berjalan beriringan dengan kebijakan Pemerintah Pusat agar pembangunan kawasan ini dapat lebih baik khususnya untuk menarik investasi di bagian barat Indonesia" ujar Prabowo.

"Intinya saya berpesan kepada Bapak/Ibu jajaran pimpinan BP Batam agar bekerja dan berkolaborasi lebih giat lagi untuk mengembangkan Batam yang maju dan sejahtera," pungkas Purnawirawan Jenderal Bintang Empat ini. (Isp)


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Airlangga Hartarto melantik tujuh Anggota/Deputi di lingkungan BP Batam, pada Kamis (13/3/2025).

Digelar di Graha Sawala, Airlangga dalam sambutannya menyampaikan perubahan tata kelola ini dilakukan sebagai langkah transformasi BP Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.

"Perubahan dari empat menjadi tujuh Anggota/Deputi di lingkungan BP Batam merupakan langkah komitmen untuk menjawab tantangan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang semakin kompetitif ke depan," terang Airlangga.

"Dengan latar belakang Kepala BP Batam, Bapak Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia Chandra, bersama jajaran Anggota/Deputi yang telah diangkat hari ini, saya yakin BP Batam dapat bertransformasi membawa kawasan ini menyaingi Singapura, Malaysia, dan Vietnam khususnya dalam menarik investasi," sambung Airlangga.

Airlangga turut mengucapkan selamat kepada para Anggota/Deputi yang baru dilantik dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sebelumnya atas dedikasinya selama ini.

"Selamat kepada para Anggota/Deputi BP Batam yang telah dilantik hari ini, mari bekerja berikan yang terbaik untuk membangun Batam sebagai tujuan investasi terkemuka, maju, dan sejahtera" ujar Airlangga.

"Kami turut mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan BP Batam sebelumnya atas pengabdian dan dedikasinya, semoga Bapak-Bapak sekalian dapat terus berkarya di bidang lainnya untuk membangun Indonesia," pungkas Airlangga.

Berikut daftar nama tujuh Anggota/Deputi BP Batam yang dilantik hari ini:

1. Alexander Zulkarnain selaku Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan;

2. Sudirman Saad selaku Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan;

3. Syarlin Joyo selaku Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi;

4. Fary Djemy Francis selaku Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan;

5. Ruslan Aspan selaku Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang;

6. Ariastuty Sirait selaku Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum;

7. Mouris Limanto selaku Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur. (Isp) 



INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Fakta mengejutkan soal mega proyek pemotongan bukit di Kabil, Camat Nongsa mengaku tidak pernah terima laporan soal aktivitas proyek tersebut. 

Hal ini diungkapkan oleh Camat Nongsa Arfandi disela-sela inspeksi dadakan (sidak) Komisi III DPRD Batam bersama DLH Batam di lokasi proyek pemotongan bukit belakang PT Semen Merah Putih, Kelurahan Kabil, Rabu (12/3/2025) malam. 

"Informasi yang kita terima dilapangan, kegiatan ini sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan dan mereka sama sekali tidak ada melapor ke kita. Kalau dikatakan ilegal hanya dinas terkait yang mampu menjawabnya," ujar singkat Camat Nongsa. 

Pernyataan yang disampaikan oleh Camat Nongsa tentu menjadi bahan pertanyaan publik. Bagaimana bisa, Camat Nongsa sama sekali tidak menerima laporan ada proyek pemotongan bukit yang sudah cukup sangat meresahkan masyarakat Kabil.

Apalagi, hilir mudik dump truk roda 10 bermuatan material tanah yang berasal dari lokasi itu, melintasi ruas jalan raya perisis berada di hadapan Kantor Camat Nongsa.

"Kok bisa Camat Nongsa tidak mengetahui proyek tersebut," ujar warga setempat.

Seperti diketahui, Komisi III DPRD Kota Batam gandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam kembali melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke lokasi mega proyek pemotongan bukit di kawasan Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Rabu (12/3/2025) malam. 

Dalam pelaksanaannya, inspeksi dadakan ini dilaksanakan langsung oleh anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Golkar Walfentius Tindaon, anggota Komisi III DPRD Batam, anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Nasdem M. Dycho Barcelona Maryon, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Batam, IP, S.T. , M.T, Camat Nongsa Arfandi serta sejumlah petugas DLH Kota Batam.

Diketahui, inspeksi dadakan kali ini menyasar dua titik lokasi mega proyek pemotongan bukit di Kelurahan Kabil yakni belakang PT Semen Merah Putih dan area bukit bundaran Punggur milik PT CKM untuk penimbunan laut PT Visinter Indonesia. 

Pantauan wartawan di lokasi belakang PT Semen Merah Putih, hilir mudik dump truk roda 10 mengangkut material tanah urug masih saja terus berlangsung hingga saat ini. Sebanyak 3 unit alat berat jenis ekskavator terpantau dikerahkan untuk menggempur area bukit di lokasi tersebut. 

Kehadiran Komisi III DPRD Batam bersama DLH Kota Batam di lokasi belakang PT Semen Merah Putih sepertinya tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari pihak pengelola lokasi. Mereka, masih saja tetap beroperasi meski tidak dapat menunjukkan legalitas lengkap terkait aktivitas yang mereka lakukan.

"Yang jelasnya kita survei dulu lokasi ini dan kita tunggu besok bagaimana hasilnya. Ketika ditemukan adanya unsur pelanggaran, hukum sudah mengatur semua dan ada prosedurnya," ujar singkat Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Batam, IP, S.T. , M.T.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Golkar Walfentius Tindaon mengatakan, inspeksi dadakan ini sebagai langkah untuk melakukan penertiban terhadap proyek-proyek yang diduga kuat terindikasi mengarah kepada pelanggaran kerusakan lingkungan. 

"Ketika dokumen formil soal legalitas ini tidak benar, maka sudah jelas proyek ini harus dihentikan," ungkap Walfentius Tindaon. 

Menurut Walfentius, dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam diharapkan dapat menjalankan fungsi serta wewenangnya secara baik dan benar.

"Jangan sampai ketika ada ditemukan unsur pelanggaran, justru mereka tidak sanggup untuk melakukan penindakan. Pastinya, kita Komisi III DPRD Batam tidak akan tinggal diam akan hal tersebut," tegasnya. 

Sidak ke lokasi area perbukitan bundaran Punggur

Sidak berikutnya yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Batam menyasar wilayah area perbukitan bundaran Punggur, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa. Dilokasi ini, Komisi III DPRD Batam juga tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas soal keberadaan proyek tersebut. 

Pihak pengelola yang ditemui pada saat itu, diminta untuk menghentikan aktivitas yang mereka lakukan sementara waktu sebelum dapat menunjukkan legalitas lengkap atas proyek tersebut. 

"Kami meminta proyek ini sementara waktu untuk dapat dihentikan. Kita juga minta pihak pengelola lokasi yakni PT CKM dan PT Visinter Indonesia untuk dapat menunjukkan legalitas lengkap yang mereka miliki," tutur anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Nasdem M. Dycho Barcelona Maryon.

Menurut M. Dycho Barcelona Maryon, kehadiran Komisi III DPRD Batam di lokasi proyek ini sebagai upaya menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak pada kerusakan lingkungan. 

"Pastinya, ketika ditemukan adanya unsur pelanggaran lingkungan, kami Komisi III DPRD Batam akan menyurati pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan tegas terhadap lokasi ini," tegasnya. (Isp) 


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menghadiri rapat koordinasi (rakor) program prioritas industri transportasi laut dan galangan Kapal Kota Batam, Rabu (12/3/2025).

Berlangsung di Balairungsari BP Batam, rapat ini diselenggarakan oleh Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan pengendalian program prioritas nasional.

Sejumlah pembahasan penting yang berkaitan dengan rencana pengembangan koridor industri Batam-Bintan-Karimun, khususnya pada sektor transportasi laut dan galangan kapal serta rencana pembukaan jalur PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk rute Batam-Johor menjadi fokus utama.

Amsakar berharap, rakor kali ini dapat melahirkan formulasi kebijakan yang mampu memacu pertumbuhan Batam menjadi salah satu sektor kawasan industri yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan kehadiran Bapak Kepala Staf Kepresidenan, mudah-mudahan menjadi pertanda baik untuk pengembangan daerah ke depannya,” ujar Amsakar dalam sambutannya.

Amsakar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam dalam beberapa tahun terakhir berhasil tumbuh signifikan.

Bahkan, ekonomi Batam sukses melampaui pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau maupun Nasional.

“Jika target nasional 8 persen, mudah-mudahan Batam bisa lebih tinggi dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah lain di Provinsi Kepri,” tambahnya.

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Letjend TNI (Purn) AM Putranto mengapresiasi kekompakan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Batam.

Menurutnya, Batam yang memiliki letak strategis dapat tumbuh sebagai episentrum ekonomi Kepulauan Riau bahkan nasional.

Melalui rakor ini, Putranto pun mengajak seluruh komponen daerah untuk bersama-sama mengawal kemajuan Batam agar selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

"Ini adalah salah satu upaya dalam melaksanakan program dari Bapak Presiden Prabowo yaitu Asta Cita, dimana Batam dijadikan sebagai prioritas pembangunan dan pengembangan peningkatan perekonomian di Indonesia. Kebersamaan ini pula yang memberikan semangat baru agar peningkatan konektivitas dan penguatan industri di kawasan Batam bisa berjalan dengan baik," ujar AM Putranto usai rapat.

Turut hadir Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Harris Pratamura, Direktur ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, Danrem 033 Wira Pratama, Brigjen TNI Bambang Herqutanto. (Isp) 



Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.