INSPIRASIKEPRI.COM | Menampung Aspirasi Masyarakat

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Komisi III DPRD Kota Batam gandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam kembali melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke lokasi mega proyek pemotongan bukit di kawasan Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Rabu (12/3/2025) malam. 

Dalam pelaksanaannya, inspeksi dadakan ini dilaksanakan langsung oleh anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Golkar Walfentius Tindaon, anggota Komisi III DPRD Batam, anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Nasdem M. Dycho Barcelona Maryon, Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Batam, IP, S.T. , M.T, Camat Nongsa Arfandi serta sejumlah petugas DLH Kota Batam.

Diketahui, inspeksi dadakan kali ini menyasar dua titik lokasi mega proyek pemotongan bukit di Kelurahan Kabil yakni belakang PT Semen Merah Putih dan area bukit bundaran Punggur milik PT CKM untuk penimbunan laut PT Visinter Indonesia. 

Pantauan wartawan di lokasi belakang PT Semen Merah Putih, hilir mudik dump truk roda 10 mengangkut material tanah urug masih saja terus berlangsung hingga saat ini. Sebanyak 3 unit alat berat jenis ekskavator terpantau dikerahkan untuk menggempur area bukit di lokasi tersebut. 

Kehadiran Komisi III DPRD Batam bersama DLH Kota Batam di lokasi belakang PT Semen Merah Putih sepertinya tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari pihak pengelola lokasi. Mereka, masih saja tetap beroperasi meski tidak dapat menunjukkan legalitas lengkap terkait aktivitas yang mereka lakukan.

"Yang jelasnya kita survei dulu lokasi ini dan kita tunggu besok bagaimana hasilnya. Ketika ditemukan adanya unsur pelanggaran, hukum sudah mengatur semua dan ada prosedurnya," ujar singkat Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Batam, IP, S.T. , M.T.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Golkar Walfentius Tindaon mengatakan, inspeksi dadakan ini sebagai langkah untuk melakukan penertiban terhadap proyek-proyek yang diduga kuat terindikasi mengarah kepada pelanggaran kerusakan lingkungan. 

"Ketika dokumen formil soal legalitas ini tidak benar, maka sudah jelas proyek ini harus dihentikan," ungkap Walfentius Tindaon. 

Menurut Walfentius, dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam diharapkan dapat menjalankan fungsi serta wewenangnya secara baik dan benar.

"Jangan sampai ketika ada ditemukan unsur pelanggaran, justru mereka tidak sanggup untuk melakukan penindakan. Pastinya, kita Komisi III DPRD Batam tidak akan tinggal diam akan hal tersebut," tegasnya. 

Sidak ke lokasi area perbukitan bundaran Punggur

Sidak berikutnya yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Batam menyasar wilayah area perbukitan bundaran Punggur, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa. Dilokasi ini, Komisi III DPRD Batam juga tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas soal keberadaan proyek tersebut. 

Pihak pengelola yang ditemui pada saat itu, diminta untuk menghentikan aktivitas yang mereka lakukan sementara waktu sebelum dapat menunjukkan legalitas lengkap atas proyek tersebut. 

"Kami meminta proyek ini sementara waktu untuk dapat dihentikan. Kita juga minta pihak pengelola lokasi yakni PT CKM dan PT Visinter Indonesia untuk dapat menunjukkan legalitas lengkap yang mereka miliki," tutur anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Nasdem M. Dycho Barcelona Maryon.

Menurut M. Dycho Barcelona Maryon, kehadiran Komisi III DPRD Batam di lokasi proyek ini sebagai upaya menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak pada kerusakan lingkungan. 

"Pastinya, ketika ditemukan adanya unsur pelanggaran lingkungan, kami Komisi III DPRD Batam akan menyurati pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan tegas terhadap lokasi ini," tegasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Batam menduga adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pengusaha dua titik lokasi mega proyek di wilayah Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa.

Indikasi dugaan pelanggaran itu mencuat, setelah pihak yang bertanggung jawab dalam aktivitas mega proyek ini, tidak dapat menunjukkan legalitas lengkap atas kegiatan yang mereka lakukan. 

Anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Golkar, Walfentius Tindaon mengatakan, Komisi III DPRD Batam telah berupaya memanggil pihak pengusaha untuk menunjukkan segala bentuk legalitas perizinan yang dimiliki, namun mereka tak kunjung datang.

"Kita menduga proyek pemotongan bukit di belakang PT Semen Merah Putih dan Reklamasi Laut PT Vesinter Indonesia menabrak aturan yang berlaku (ilegal)," ujar Walfentius Tindaon, Minggu (9/3/2025).

Walfentius menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 dan Nomor 4 Tahun 2021, bahwa setiap kegiatan yang berpengaruh pada lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).

"Tentu, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kami Komisi III DPRD Batam, apakah mereka memiliki Amdal dan izin lingkungan lainnya soal kegiatan proyek tersebut," ungkapnya. 

Selain itu, Walfentius juga menyebut, kedua proyek ini patut diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Sudah jelas, jika mereka benar-benar terbukti melakukan pelanggaran, maka dapat dipastikan oknum pengusaha proyek tersebut dapat dijerat Pasal 158 dan atau Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Juncto Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar," jelasnya. 

Menurut Walfentius, proyek pemotongan bukit di belakang PT Semen Merah Putih dan reklamasi laut PT Vesinter sudah semestinya harus dihentikan. Selain berdampak buruk bagi lingkungan, kegiatan yang mereka lakukan juga membuat resah masyarakat dan nelayan.

"Dalam hal ini aparat penegak hukum jangan hanya bisa berdiam diri. Segera lakukan pemeriksaan dan hentikan kegiatan mereka," tegasnya. (ISP)

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP), adalah salah satu sistem terintegrasi antara BPJS Kesehatan dengan mitra kerja/provider yang memberikan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Peserta JKN dapat melakukan permintaan informasi atau pengaduan pelayanan kesehatan pada PIPP Fasilitas Kesehatan (Faskes), baik yang berada di faskes tingkat pertama atau faskes rawat tingkat lanjut. 

Dalam rangka monitoring dan evaluasi petugas PIPP tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Batam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada Selasa (11/3/2025) yang dihadiri oleh Petugas PIPP Faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Pada pertemuan ini, Petugas PIPP Faskes, diberikan informasi terkait pengaduan yang paling sering disampaikan peserta, juga beberapa hal mengenai tugas dan fungsi petugas PIPP dalam Program JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdiansyah, menyampaikan bahwa PIPP pada Faskes berfungsi memastikan bahwa peserta mendapatkan informasi yang dibutuhkan, mendapatkan solusi dari kendala yang dialami sehingga menerima pelayanan kesehatan sebagaimana seharusnya.

“Komitmen penuh dari PIPP pada Faskes dan BPJS Kesehatan pastinya dapat memberikan sebuah keyakinan dari masyarakat kepada pelayanan kesehatan dalam program JKN. Permintaan informasi serta kendala yang dialami oleh pasien harus direspon sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku,” ujar Harry.

Harry menambahkan, jika PIPP Faskes memiliki kendala karena permintaan informasi dari peserta tidak dapat terjawab, maka PIPP Faskes dapat berkoordinasi dengan petugas BPJS Siap Membantu (BPJS SATU). 

Peserta JKN ataupun pasien pada Faskes juga dapat menyampaikan keluhan atau permintaan informasi secara langsung melalui Care Center 165 atau kontak BPJS SATU! yang tersedia di media informasi di Faskes Tingkat Lanjut dalam hal ini RS dan klinik utama.

“Kalau Faskes terkendala menjawab permintaan informasi dari peserta karena bukan merupakan wewenang atau karena pasien yang bersangkutan membutuhkan jawaban langsung dari BPJS Kesehatan, pintu koordinasi kami sangat terbuka, boleh disampaikan melalui PIPP kami,” kata Harry.

PIPP Faskes diberikan penekanan kembali terkait beberapa hal seperti alur kontrol ulang, dan juga alur rujukan internal. Selain dari itu, BPJS Kesehatan dan PIPP Faskes mengkoordinasikan ulang terkait cara penanganan pasien pada kasus tertentu, seperti pasien penyakit kronis, dan juga pasien yang memerlukan kontrol rutin.

Harry kemudian memberikan informasi terkait program-program dalam JKN yang mungkin menjadi pertanyaan beberapa pasien ketika mengakses, seperti Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB), Kanal Layanan Online, dan juga penjaminan pada kasus-kasus seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

Harry menegaskan kepada PIPP untuk dapat mengedukasi peserta terutama informasi yang berkaitan dengan penjaminan manfaat JKN bagi pasien yang berobat menggunakan JKN. Menurut Harry, pelayanan prima dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari setiap instansi yang diamanahkan menyukseskan Program JKN. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Muhammad Kavi Ansyari dipastikan menjadi calon tunggal dalam pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam periode 2025-2028. Hingga penutupan pendaftaran pada Selasa (11/3) malam, tidak ada kandidat lain yang mendaftar untuk bersaing dalam Konferensi Kota (Konferkot) PWI Batam.

Ketua Organizing Committee (OC) Konferkot PWI Batam, Hery D. Sembiring, mengonfirmasi bahwa Kavi telah menyerahkan seluruh berkas pendaftarannya sebelum batas waktu yang ditetapkan.

"Pendaftaran telah resmi ditutup, dan hanya ada satu calon, yaitu Muhammad Kavi Ansyari. Berkasnya juga sudah kami serahkan ke PWI Kepri untuk proses selanjutnya," ujar Hery, Rabu (12/3/2025).

Dengan hanya satu kandidat yang memenuhi syarat, Kavi berpeluang besar terpilih secara aklamasi dalam Konferkot yang akan digelar pada Sabtu (16/3) pukul 15.00 WIB di VIP B Golden Prawn 933, Bengkong.

Hery mengimbau seluruh anggota PWI Kepri yang berdomisili di Batam, khususnya yang telah memiliki kartu anggota biasa, untuk hadir dalam Konferkot tersebut.

"Kami mengundang seluruh anggota PWI Batam untuk datang dan berpartisipasi dalam Konferkot. Kehadiran mereka penting, tidak hanya untuk pemilihan ketua tetapi juga dalam penyusunan program kerja organisasi," jelasnya.

Konferkot PWI Batam akan menjadi ajang penting dalam menentukan arah kepengurusan PWI di Batam. Selain memilih ketua, konferensi ini juga menjadi momentum evaluasi dan penyusunan program kerja guna memperkuat organisasi.

Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, menegaskan bahwa Konferkot bukan sekadar agenda pemilihan ketua, tetapi juga menjadi forum evaluasi terhadap kinerja organisasi selama ini.

"Konferkot ini merupakan momentum penting untuk memperkuat peran PWI dalam menghadapi tantangan jurnalistik ke depan. Selain memilih pemimpin baru, kita juga akan membahas berbagai program yang dapat meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan wartawan," kata Saibansah.

PWI Batam sendiri merupakan organisasi yang baru terbentuk setelah sebelumnya wartawan di Batam tergabung dalam PWI Kepri. Pembentukan PWI Batam bertujuan untuk lebih mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan wartawan di kota ini, sekaligus memperkuat posisi organisasi dalam dunia jurnalistik lokal. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | JAKARTA - Direktur Jenderal  Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, melihat langsung kondisi warga  binaan Lapas Kutacane, " Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," serunya saat berbicara di hadapan ratusan warga binaan di Lapas Kutacane, Selasa (11/3/2025). 

Mashudi berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan yang berkumpul di lapangan. Ia juga menyatakan bahwa sudah mendengar semua permasalahan yang terjadi serta keluhan. Dan ia berjanji akan menindaklanjuti.

"Kami mohon dukungannya untuk bapak Bupati, Anggota Dewan dan semua pihak yang terkait," ucap Mashudi. 

Ajakan Mashudi bergayung sambut dengan semangat Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry. Selain mengajak warganya di Lapas Kutacane untuk terus menjalani pidana dengan baik, ia pun menghibahkan 4,1 hektar tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar lebih layak.

"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, over 300 %. Sedangkan kekuatan petugas lenjagaannya 24 orang, 7 orang per shift," kata Mashudi. 

Untuk itu, Mashudi menyambut antusias hibah tanah yang suratnya telah diberikan secara resmi pada saat itu oleh Bupati Aceh Tenggara kepada dirjenpas

"Bismillahirrohmannirohim kami sampaikan surat hibah untuk relokasi Lapas Kutacane," ungkapnya. 

Untuk penganggaran pembangunan baru lapas Kutacane, Bupati dan Dirjenpas mendorong dukungan Komisi 13 yang saat itu juga hadir langsung Jamalaudin Idham dan Teuku Ibrahim, yang juga putra daerah Aceh. 

Pada kesempatan itu juga Dirjenpas Mashudi menawarkan kepada warga binaan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) di Nusakambangan yang digadang menjadi lumbung ketahanan nasional.

"Kalian akan mendapat pelatihan, dan apabila telah berproduksi akan diberikan imbalan berupa premi, yang sebagian akan ditabung sampai pulang bebas," ujarnya. 

Peternakan, budidaya ikan dan udang, pertanian serta UMKM lainnya menjadi tawaran yang disampaikan. Pun Lapas Kutacane diharapkan ke depannya menjadi bagian dari lumbung ketahanan pangan nasional. 

"Tanahnya dari pak Bupati, diolah oleh warga binaan. Seperti yang saya liat sepanjang jalan banyak ladang jagung," seloroh Mashudi yang disambut tepuk tangan riuh warga binaan Lapas Kutacane.

Berbagai upaya terus dioptimalkan untuk menurunkan over kapasiras di lapas dan rutan. Selain mengupayakan bangunan lapas rutan yang baru, juga optimalisasi pemberian hak bersyarat dan redistribusi warga binaan ke lapas rutan yang lebih rendah huniannya. Dirjenpas juga berharap kasus pengguna narkotika tidak harus menghuni Lapas dan Rutan.

Selain Lapas Kutacane, terdapat beberapa lapas rutan lagi di Aceh yang over kapasitas lebih dari 300% dan harus segera direlokasi atau penataan ulang, antara lain Lapas Bireun (480%) Lapas Idi (600 %), Lapas Lhoksemawe (300 %). 

Pelayanan makan dan layanan warga binaan lainnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Terkait tuntutan warga binaan untuk standar makanan yang lebih baik, kepada awak media Mashudi mengatakan akan terus mengupayakan standar pelayanan makanan yang lebih baik. 

Turut hadir juga dalam dialog dan interaksi tersebut, selain jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan wilayah, juga forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara.

Update terakhir dari 52 orang warga binaan yang melarikan diri, sudah 21 orang yang tertangkap dan menyerahkan diri, bahkan ada keluarganya langsung yang mengantarkan mereka kembalil ke lapas, tinggal 31 orang yang diharapkan segera kembali. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025, TelkomGroup kembali berpartisipasi dalam program mudik gratis BUMN 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia. 

Tahun ini, TelkomGroup menyediakan 35 bus dan 3 rute kapal laut guna memastikan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan bebas biaya.

Direktur Enterprise and Business Service Telkom FM Venusiana menyampaikan, TelkomGroup terus berkomitmen menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Melalui mudik gratis ini, kami ingin memastikan pelanggan dapat merayakan lebaran dengan lebih nyaman dan tenang bersama keluarga tercinta. 

Layanan mudik gratis ini diperuntukkan bagi pelanggan setia TelkomGroup dengan alokasi sebagai berikut:

- 5 bus untuk pelanggan Indibiz

- 10 bus dan 3 rute kapal laut untuk pelanggan Telkomsel Poin

- 20 bus untuk pelanggan Telkomsel Prabayar dan IndiHome

Para pemudik akan diberangkatkan dari Museum Satria Mandala, Jakarta, pada 27 Maret 2025, menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa, meliputi:

- Surakarta, Yogyakarta, Sleman, Magelang, Klaten

- Semarang, Madiun, Ponorogo, Ngawi

- Surabaya, Madiun, Malang, Ngawi

Perjalanan akan dilakukan dengan Perjalanan lengkap, menjamin keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh peserta.

Cara Pendaftaran

Pendaftaran Mudik Gratis TelkomGroup 2025 telah dibuka melalui laman resmi: https://mudik2025.telkomgroup.id/.

Mengingat kuota terbatas, pelanggan disarankan untuk segera mendaftar guna memastikan ketersediaan tempat.

Program ini merupakan wujud dukungan TelkomGroup terhadap inisiatif pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Informasi lebih lanjut kunjungi https://mudik2025.telkomgroup.id/ atau hubungi layanan pelanggan TelkomGroup. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menggelar rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran tahun 2025, pada Selasa (11/3/2025) di IT Centre BP Batam.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Kantor KSOP Khusus Batam, Capt. Bharto Ari Raharjo, M.Si., dan Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar ini dihadiri oleh perwakilan dari Instansi atau Lembaga yang terkait dengan kelancaran proses angkutan lebaran di Batam.

Capt. Bharto Ari Raharjo dalam sambutannya mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik selama arus mudik lebaran tahun 2025.

“Kami selaku pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam mengajak kita semua untuk berkolaborasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik khususnya dari sisi keselamatan dan keamanan pelayaran sepanjang arus mudik tahun 2025 ini,” tegas Capt. Bharto Ari Raharjo.

Selanjutnya, Dendi mempresentasikan perencanaan rangkaian angkutan lebaran tahun 2025 yang telah disusun oleh BUP selaku pengelola pelabuhan Batam sekaligus memberikan kesempatan bagi para tamu undangan yang hadir untuk berdiskusi memberikan masukan.

"Berdasarkan paparan kami hari ini dan masukan dari rekan-rekan instansi serta perusahaan terkait, mudah-mudahan seluruhnya dapat saling mendukung baik dari sisi keamanan, kenyamanan, kesehatan, hingga transaksi tiket,” ujar Dendi.

Dendi turut menjelaskan pihaknya akan mulai mendirikan posko angkutan lebaran 2025 bersama pihak Kepolisian, Jasa Raharja, serta instansi terkait lainnya yang bertujuan untuk mendukung kelancaran arus mudik yang berlangsung selama lebih kurang satu bulan.

“Untuk posko angkutan lebaran 2025 kita akan dirikan di tiga pelabuhan domestik yaitu Sekupang, Telaga Punggur, dan Harbour Bay, serta satu di pelabuhan umum penumpang khusus PELNI/Pelabuhan Bintang 99 Persada rencananya mulai tanggal 17 Maret (H-14) hingga 15 April (H+15)," terang Dendi.

Terakhir, Dendi berharap agar seluruh pihak terkait dapat berkolaborasi dengan baik sehingga arus mudik lebaran tahun 2025/1446 H dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

"Berdasarkan beberapa critical point yang kita simpulkan dari rapat hari ini, mari kita satukan semangat kolaborasi agar dapat bersama-sama memberikan pelayanan angkutan lebaran yang prima di tahun 2025/1446 H ini," pungkas Dendi. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait memastikan bahwa Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Eco-City masih menjadi salah satu proyek strategis nasional.

Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam arah pembangunan kewilayahan pada lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.

“Kami berharap, seluruh pihak dapat mendukung penyelesaian Proyek Rempang Eco-City yang nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi Batam,” ujar Tuty, panggilan akrabnya, Selasa (11/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa Kawasan Terpadu Rempang Eco-City bertujuan untuk mendukung rencana pengembangan koridor industri di Batam.

Dengan harapan, kawasan tersebut dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

Sehingga, warga di sana pun mendapat kesempatan besar dalam ekosistem industri yang akan dibangun. Salah satunya adalah dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

“Apabila pembangunan rumah tahap kedua beserta fasilitas pendukung lainnya rampung, kami optimis ini akan mengubah pandangan masyarakat menjadi lebih positif terhadap rencana investasi di kampung mereka,” tambah Tuty.

Tuty mengakui jika percepatan realisasi Proyek Rempang Eco-City membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat maupun seluruh komponen daerah.

“Sesuai pesan Pak Kepala dan Bu Waka, yang paling penting adalah bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat bisa terjaga dengan baik. Kami ingin, seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat dari pengembangan kawasan ini,” tutup Tuty.

Selain Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Eco-City, pemerintah juga menetapkan beberapa proyek strategis lain seperti Pengembangan Pelabuhan Batuampar dan Pelabuhan Kabil, Pembangunan Jalan Lingkar Luar Tanjungpinggir - Jodoh, Pengembangan Kawasan Terpadu Galang Maritime City, Pengembangan KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh. 

Pengembangan SPAM Regional Batam, pengembangan Batam Urban dan Industrial Sewerage System Development Project; serta Perencanaan, Persiapan dan Pembangunan LRT Batam Trase Bandara Hang Nadim-Batam Center-Batu Ampar dan BRT Trans Batam Trase Batam Center-Tanjung Uncang, yang terintegrasi dengan TOD.

Beberapa proyek strategis pemerintah bertujuan untuk menjadikan Batam sebagai kawasan terbaik, dari bidang industri investasi maupun sektor pariwisata. (Isp)