INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Penutupan akses jalan warga sebagai penghubung dari Kecamatan Sembulang menuju Belakang Padang termasuk Pulau Lingka dan Pulau Bertam mendapat kecaman keras Panglima Utama Organisasi Lang Laut Kepulauan Riau (Kepri) Suherman, SE., M.M.

Suherman menilai, penutupan akses jalan warga dengan di pasangi pagar yang dilakukan oleh PT Batam Internasional Navale (PT BIN) di khawatirkan memicu keresahan dan berpotensi memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Panglima Utama Organisasi Lang Laut Kepulauan Riau (Kepri) Suherman mengatakan, masyarakat adat termasuk warga Suku Laut yang tinggal turun-temurun di wilayah ini. Mereka merasa terzalimi atas tindakan pemutusan akses jalan tersebut.



"Kami tidak akan tinggal diam dan saya siap pasang badan untuk masyarakat Suku Laut dan warga dua kecamatan jika PT BIN tetap bersikeras membuka akses jalan itu," tegas Suherman, Sabtu (5/6/2025).

Menyikapi hal itu, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin menyatakan akan segera menindaklanjuti keresahan yang disuarakan oleh warga.

“Saya akan tindak lanjuti keresahan masyarakat di sana,” ujarnya singkat.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kebijakan sepihak PT Batam Internasional Navale (BIN) memasang portal di jalan penghubung antar kecamatan dan pulau kembali menyulut keresahan. 

Jalan yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas warga dari Kecamatan Sembulang menuju Belakang Padang, termasuk Pulau Lingka dan Pulau Bertam, kini dibatasi aksesnya.

Tindakan tersebut dinilai warga setempat sebagai bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat, terutama komunitas suku laut yang sangat bergantung pada kelancaran jalur darat dan laut untuk mengakses wilayah Batam. (Isp)



INSPIRASIKEPRI.COM | JAKARTA - Komisi VI DPR RI mendukung langkah-langkah transformasi bisnis dan budaya yang dilakukan dirut dan manajemen baru PT Telkom Indonesia (Persero) guna meningkatkan bisnis dan kontribusi secara maksimal.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan manajemen baru PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, di Jakarta, Rabu (2/7/2025). 

“Ibu Dirut Telkom Dian Siswarini dengan pengalamannya malang melintang di sektor swasta membawa vibes yang positif, tidak hanya kepada jajaran direksi dan karyawan. Seluruh masyarakat Indonesia punya harapan besar. Five Bold moves, itu menurut saya strict dan step by step bisa berjalan baik,” jelas Anggia.

Lebih lanjut Anggia mengatakan, Komisi VI DPR RI menyambut baik kehadiran Dian Siswarini yang membawa semangat transformasi menyeluruh untuk perusahaan. “Kami yakin jajaran pimpinan Telkom yang baru dapat membawa visi dan semangat baru untuk menjadikan Telkom sebagai perusahaan digital kelas dunia yang adaptif, kompetitif dan tetap berpihak kepada kepentingan nasional,” jelasnya.

Dalam penjelasannya, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan, manajemen baru Telkom akan melakukan transformasi bisnis dan reformasi budaya. Penajaman tata kelola untuk menutup loopholes di seluruh proses dengan memperkuat integritas sebagai salah satu fokus perubahan budaya perusahaan. 
Atas langkah ini, Komisi VI berharap Telkom dapat mempercepat langkah-langkah transformasi korporasi pengembangan portofolio bisnis non-konektivitas sebagai sumber pertumbuhan baru serta akselerasi pembentukan struktur strategic holding guna mewujudkan efisiensi operasional, peningkatan nilai perusahaan dan daya saing yang berkelanjutan. 

Selain reformasi tata kelola, pengembangan inovasi produk dan layanan berbasis kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi digital, optimalisasi efisiensi pengelolaan bisnis secara meneluruh.
Sementara itu, dalam salah satu kesimpulannya, Komisi VI mengapresiasi Telkom Indonesia dalam menjaga kinerja keuangan, mempertahankan penguasaan pasar di sektor selular dan fixed broadband serta kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak, PNBP dan dividen di tengah tantangan dinamika makro. Kontribusi Telkom tercatat mencapai Rp 241,5 triliun. (Isp) 



INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Puluhan pekerja borongan Truk Loader dan Operator Packher (TLOP), PT Prakarsa Samudera Gresik (PSG) di bawah naungan salah satu perusahaan ternama yakni PT Semen Merah Putih, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam menggelar aksi mogok kerja.

Diketahui, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja Truk Loader dan Operator Packher (TLOP) borongan PT Semen Merah Putih telah berlangsung kurang lebih hampir sepekan. 

Hal ini dipicu, lantaran adanya indikasi dugaan diskriminasi oleh subcon PT Prakarsa Samudera Gresik (PSG) terhadap para pekerja anak tempatan Kabil yang telah mengabdi selama bertahun-tahun di PT Semen Merah Putih. 

Salah satu pekerja Suyatno menjelaskan, persoalan ini bermula ketika berakhirnya masa kontrak kerja yang melibatkan 9 orang warga tempatan Kabil oleh subcon PT Prakarsa Samudera Gresik (PSG). 

"Beberapa waktu lalu, 9 orang rekan kita dipanggil oleh pihak perusahaan PT PSG untuk pemberitahuan atau sosialisasi tentang berakhirnya kontrak kerja pada tanggal 30 juni 2025," ujar Suyatno, Kamis (3/7/2025).

Kemudian, pada Selasa (17/6/2025), 9 orang pekerja yang terancam diberhentikan itu melakukan upaya negosiasi bersama PT PSG dan memohon pertimbangan agar diberikan kembali kesempatan untuk bekerja dengan memperpanjang kontrak.

"Hasil dari negosiasi tersebut tidak membuahkan kata mufakat yang baik kepada kami warga tempatan disini. Pihak perusahaan tetap berpegang teguh dengan pendiriannya," ungkapnya. 

Karena pertemuan di awal tidak membuahkan hasil, pada hari Kamis (26/6/2025) pihak PT PSG kembali bernegosiasi dengan para pekerja. Negosiasi itu berjalan ulet dan seluruh pekerja tetap bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. 

"Inti dari pembahasan itu adalah seluruh pekerja yang berjumlah 24 orang ini tetap mempertahankan 9 orang yang telah diberhentikan diawal tanpa teguran secara lisan atau tertulis. Karena, pekerjaan kami disini memerlukan kerjasama tim yang baik dan tidak mudah untuk digantikan dengan karyawan baru. Apalagi, 9 orang pekerja ini memang berdomisili di sekitar pabrik dan prioritas masyarakat tempatan," jelas Yatno.

Tak hanya itu, Suyatno juga mengaku, sempat diberikan penawaran khusus berupa penyambungan kontrak kerja baru oleh pihak PT PSG asalkan tidak ikut mencampuri keputusan PT PSG terhadap 9 orang pekerja tersebut.

"Saya tidak mau tanda tangan kontrak kerja tersebut. Justru ,saya memohon kembali agar 9 orang teman-teman saya itu dapat di pekerjakan kembali dan hasilnya tetap nihil. Namun, belakangan justru saya juga ikut terbuang," tutur Suyatno. 

Menurut Yatno, para pekerja yang berjumlah 24 orang di bagian truck loader dan operator packher telah mencoba koperatif berupa masuk kerja seperti biasa sampai dengan tanggal 30 juni 2025.

Namun, emosi dan kekesalan para pekerja itu semakin memuncak ketika sekelompok orang yang berjumlah 8 orang memasuki area kerja untuk menggantikan posisi mereka.

"8 orang itu adalah para pekerja yang direkrut dari luar Kepri untuk menggantikan kami. Sementara, surat resmi tentang penambahan karyawan baru, baik secara lisan atau tertulis belum kami dapati. Dan hal itulah, yang membuat kami kecewa dan memilih mogok kerja sampai detik ini," tutur Suyatno. 

Lanjut, Suyatno menyampaikan, pihak PT Semen Merah Putih/ Cemindo Gemilang sampai saat ini masih merekomendasikan para pekerja yang sebelumnya diputus kontrak oleh subcon PT PSG agar di perpanjang kembali masa kontrak. Tetapi, PT PSG menolak rekomendasi itu.

"Ada apa ini dengan PT PSG. Kami menduga ada kepentingan pihak ketiga yang sengaja ingin menyingkirkan kami disini," terangnya. 

Suyatno mengungkapkan, sampai detik ini pihaknya tidak pernah menutup ruang untuk melakukan upaya mediasi dengan perusahaan tersebut. Asalkan, mediasi yang dilakukan memberikan solusi positif bagi puluhan pekerja yang terdampak.

"Kami tidak pernah menutup ruang untuk mediasi kembali. Asalkan, kami warga tempatan diberikan solusi yang baik dari permasalahan ini," jelasnya. 

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak perusahaan perihal permasalahan ini. (Isp) 



INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Gerindra, Anwar Anas, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas keberhasilan Polda Kepulauan Riau dalam mengungkap kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah yang melibatkan jaringan mafia tanah lintas daerah.

Dalam pernyataan resminya, Anwar menegaskan bahwa langkah cepat dan tegas Satgas Anti Mafia Tanah Polda Kepri merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak rakyat atas tanah yang sah.

“Langkah tegas Polda Kepri dalam membongkar praktik mafia tanah bukan hanya penegakan hukum biasa, ini adalah bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak rakyat. Tanah adalah warisan, tanah adalah harapan dan ketika hak itu dirampas oleh sindikat, maka negara wajib hadir,” ujar Anwar Anas, Kamis (3/7/2025).

Anwar juga memberikan apresiasi khusus kepada Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin dan jajaran penyidik Polresta Tanjungpinang atas kerja keras dalam membongkar praktik pemalsuan yang merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah.

“Saya mengapresiasi penuh Kapolda Irjen Pol Asep Safrudin dan jajaran, yang menunjukkan bahwa hukum tidak tunduk pada kekuasaan gelap. Ini peringatan keras bagi para mafia tanah, Batam dan Kepri bukanlah ladang bagi kejahatan terorganisir,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar di Polda Kepri, Kapolda Irjen Asep Safrudin memaparkan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan warga Tanjungpinang yang mencurigai adanya kejanggalan saat proses digitalisasi sertifikat tanah di kantor BPN pada 2023. Penyelidikan mendalam berhasil mengungkap 44 sertifikat bermasalah dari total 247 permohonan, dengan nilai kerugian publik mencapai Rp16,8 miliar.

Objek tanah yang dipalsukan tersebar di wilayah Batam, Tanjungpinang, dan Bintan. Aparat menemukan dokumen palsu seperti SHM, SHGB, faktur, dan bukti pembayaran yang mencatut nama instansi resmi seperti BP Batam.

Anwar Anas menutup pernyataannya dengan harapan agar penindakan ini menjadi pintu pembenahan total terhadap sistem pertanahan dan memperkuat integritas aparat serta lembaga negara. (Isp) 



INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Taspen (Persero) pada Kamis (26/6/2025) lalu.

Selepas penunjukan tersebut, Fary Francis segera melangsungkan kunjungan perdananya sebagai Komisaris Utama ke Kantor PT Taspen (Persero) cabang Batam dan Tanjungpinang pada Selasa (1/7/2025) dengan tujuan mengenal lebih dekat para pegawai disana sekaligus membawa misi untuk merangkul mitra strategisnya di wilayah Batam dan Kepulauan Riau.   

Bertempat di Kantor Mandiri Taspen, Grand Niaga Mas, kunjungan Fary Francis diterima oleh Branch Manager PT Taspen (Persero) cabang Tanjungpinang, Hilda Alfionita beserta jajaran.

Fary Francis dalam sambutannya membawa pesan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya optimalisasi sektor-sektor strategis serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Batam.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kami ditugaskan disini tidak lain adalah untuk mengoptimalkan sektor strategis seperti kawasan industri, galangan kapal, dan sektor penunjang lainnya serta lembaga-lembaga jaminan sosial salah satunya PT Taspen (Persero) sebagai pilar penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Batam dan nasional,” terang Fary Francis.

“Kami berkomitmen untuk terus mempererat sinergi antara BP Batam dengan PT Taspen (Persero) serta stakeholder terkait khususnya dalam hal ini terkait peningkatan kualitas layanan bagi ASN baik yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa pensiun serta para penerima manfaat program kesejahteraan lainnya,” tegas Fary Francis.  

Dengan berbagai layanan dari PT Taspen (Persero) cabang Batam seperti Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) dengan kantor cabang di Batam dan Tanjungpinang, BPR DP Taspen sebagai mitra layanan keuangan bagi pensiunan dan Bank HIMBARA (BRI, BNI, BTN) serta jaringan mitra nasional lainnya di wilayah Batam, Fary Francis berharap perkuatan sinergitas ini dapat berkontribusi mendukung kemajuan Batam.

“Upaya kami di BP Batam dalam memajukan investasi dan pengusahaan serta dukungan dari PT Taspen (Persero) dari sisi peningkatan kesejahteraan SDM tentu hal ini akan menjadi kolaborasi yang sangat baik dalam mendukung kemajuan Batam,” pungkasnya. (Isp)


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Kepala BP Batam/Wali Kota Batam Amsakar Achmad menerima kunjungan resmi dari Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia, H.E. Abdulla Salem AlDhaheri yang melakukan lawatan bersama dengan delegasi dan sejumlah pimpinan perusahaan asal Uni Emirat Arab, pada Rabu (2/7/2025).

Pertemuan di Ruang Rapat Pemko Batam ini, dalam rangka meningkatkan hubungan kemitraan yang strategis antara UEA dengan Batam, mencari peluang investasi yang lebih luas, serta mendengar pengalaman bisnis dari PMA asal Uni Emirat Arab yang telah eksisting di Batam.

Kepala BP Batam yang juga merupakan Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengapreasi kunjungan ini dengan harapan dapat membawa investasi baru ke Batam.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih bagi Duta Besar UEA. Ini adalah kunjungan yang sangat membanggakan. Dari kunjungan ini kita berharap UEA-Batam, mendapatkan hubungan yang lebih erat dan lebih baik lagi ke depan," kata Amsakar.

Amsakar optimis bahwa Batam dan Uni Emirat Arab dapat meningkatkan hubungan kemitraan dan investasi, melihat potensi yang dimiliki kedua negara memiliki kesamaan seperti di sektor energi terbarukan, data centre di Nongsa Digital Park, manufaktur, oil and gas, storage and food factory, serta masih banyak lagi.

Ia juga optimis, dengan hadirnya dua regulasi baru yakni PP 25 tahun 2025 dan PP 28 tahun 2025 dapat menjadi magnet untuk semakin mempermudah investor melangsungkan bisnis di Batam.

“Seluruh perijinan yang tertuang di dalam PP tersebut, tidak lagi berurusan dengan jakarta tapi bisa diselesaikan di Batam. Hadirnya kedua PP tersebut menandakan bahwa pemerintah pusat memberikan atensi yang luar biasa untuk investasi di Batam," ungkap Amsakar optimis.

Sependapat dengan hal tersebut, Duta Besar UEA, H.E. Abdulla Salem AlDhaheri mengutarakan komitmen dan minat kemitraan strategis dengan Batam. 

Ia memaparkan UEA tengah aktif melakukan investasi global di sektor infrastruktur, energi, teknologi, dan pariwisata.

Batam yang memiliki Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) dan berbagai insentif pajak, dinilai sebagai lokasi strategis untuk investasi tersebut.

“UEA telah sukses mengembangkan banyak bisnis dan project di berbagai negara seperti industri solar panel, oil and gas, infrastruktur dan bisnis lainnya. Kami ingin bekerja sama dengan Batam lebih lagi, membawa investasi dan value untuk Batam dan Indonesia," ungkapnya. 

Diskusi berlanjut secara lebih spesifik dengan mendengarkan pengalaman perusahaan asal UEA yang telah eksisting di Batam, dan langsung ditanggapi secara cepat oleh para pejabat terkait yang hadir baik dari Pemko Batam maupun BP Batam. (Isp) 



INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Direktur Lalu Lintas dan Penanaman Modal BP Batam, Rully Syah Rizal, membuka FGD Pelaksanaan Lalu Lintas Barang di KBPB Batam, Selasa (1/7/2025) di Lotus Ballroom, Aston Hotel Batam.

FGD ini dilaksanakan secara hybrid melalui luring dan daring, yang mana secara khusus membahas mengenai kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Lebih lanjut Rully menjelaskan, dalam menjalankan usaha di Batam, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

“Proses bisnis sangat dinamis terutama di KPBPB Batam, sehingga evaluasi atas ketentuan yang berlaku harus selalu dilakukan guna menciptakan iklim berbisnis yang kondusif,” ujarnya.

Ia berharap, melalui FGD ini, para pelaku usaha JPT dapat memilih bidang usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta berjalan sinergis dengan kepentingan dunia usaha.

“Output yang kami harapkan adalah kesesuaian bidang usaha dan meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait, terutama mengenai penguatan pengawasan kegiatan lalu lintas barang di Kota Batam," harap Rully.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Dendy Apriandi, yang memaparkan mengenai ketentuan pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang di KPBPB Batam untuk kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi, baik pemberlakuan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) maupun Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Pada kesempatan ini, ia juga memparkan mengenai KBLI Single Purpose, dimana bidang-bidang usaha yang sesuai peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pelaku usaha dengan syarat pelaku usaha tidak melakukan bidang usaha lain.

“Jadi pelaku usaha mendirikan Badan Usaha khusus untuk JPT saja, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran,” jelas Dendy.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, M. Rofiudzdzikri menegaskan pentingnya peredaran dan pengawasan barang  di KPBPB Batam.

Ia menjelaskan, BP Batam memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kesesuaian jumlah dan jenis Barang Konsumsi yang telah dimasukkan oleh pengusaha sesuai dengan Perizinan Berusaha.

Selain itu, barang yang dimasukkan ke KPBPB hanya yang berhubungan dengan kegiatan usahanya saja.

“JPT yang memiliki API aktif hanya diperkenankan melakukan impor barang untuk kebutuhan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan usahanya. Untuk itu, kami berharap BP Batam dapat segera merumuskan mekanisme kontrol atas pemasukan barang oleh Pengusaha JPT," pungkasnya. (Isp)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.